KampoengPenulis.com

Oleh : Heru Susetyo*

Dua bulan terakhir ini, sejak April 2010, hidup bak mimpi buruk bagi WNI yang tinggal di Bangkok , utamanya yang berdiam di sekitar pusat bisnis dan perbelanjaan Ratchaprasong dan sekitar KBRI Petchburi road. Jangan lagi bermimpi ingin jalan-jalan pagi di Lumpini Park, belanja bulanan di Big C hypermart, belanja murah di Suan Lum Night Bazzar dan Mahboonkrong Mall, cari VCD bajakan di Silom, kulakan di Pratunam, ataupun  cuci mata di Central World dan Siam Paragon, kini untuk keluar rumah, berbelanja keperluan sehari-hari  dan bepergian sekitar kota juga sulit.  Pun, bagi mahasiswa Indonesia yang berkisar 150-an orang di sekitar Bangkok . Untuk bisa pergi ke kampus, mengikuti perkuliahan, ataupun riset di laboratoriun adalah perkara yang lumayan sulit.

Setelah nyaris dua bulan massa pendukung mantan PM Thaksin (biasa disebut red shirts, kaos merah) menduduki dan mengepung Ratchaprasong area, dimana mal-mal dan hotel-hotel besar berlokasi,  maka pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva melalui tentara dan polisi mulai bertindak ofensif sejak pekan ketiga bulan Mei ini.  Jam malam diberlakukan, jalan-jalan utama dekat lokasi pendudukan kelompok merah ditutup, termasuk Petchburi road, jalan utama dimana KBRI Bangkok berdiri dan dimana banyak warga Indonesia berdomisili.  Bahkan untuk keluar masuk ke rumah sendiri pun mesti melalui security checkpoint dan menggunakan ijin lewat (semacam visa) tertentu.

Situasi semakin sulit setelah pemerintah memberlakukan libur nasional sejak 17 Mei 2010.  Dalihnya adalah demi memudahkan operasi pembersihan massa kelompok merah yang menduduki Ratchaprasong area.  Namun, alih-alih kedamaian dijelang, eskalasi kekerasan justru meningkat.  Ledakan bom, pembakaran, dan kontak senjata terjadi dimana-mana. Korban tewas hingga luka-luka berat terus bertambah. Diantaranya ada warga dan jurnalis asing.  Maka, banyak WNI yang terkurung di rumahnya, tak bisa kemana-mana.  Berikut persediaan makanan yang menipis karena toko pensuplai kebutuhan hidup-pun tak seluruhnya buka.

Tak hanya WNI, korban sesungguhnya dari krisis 2010 ini adalah masyarakat dan Negara Thailand secara keseluruhan.  Disamping banyaknya korban tewas (pada April 2009 juga terjadi krisis namun eskalasinya lebih kecil dan korban lebih sedikit), ekonomi juga merosot tajam.  Peluang investasi dan kepercayaan publik internasional semakin mengecil.  Apalagi travel warning untuk pergi ke Thailand telah dilansir oleh banyak kedutaan asing. Kasikorn Research Center (2010) mensinyalir bahwa krisis ini merugikan Thailand sebesar  53 – 230 milyar Thai Baht.  Turisme dan bisnis perhotelan menderita paling parah. Disinyalir dari 15.5 juta wisatawan asing yang ditargetkan datang ke Thailand pada tahun 2010 ini, sekitar 3 – 4 juta jiwa diantaranya membatalkan diri. Tingkat okupansi hotel-hotel di sekitar lokasi krisis bahkan merosot hingga nol karena hotel turut ditutup.  Padahal, luka Thailand akibat penutupan bandara Suvarnabhumi selama delapan hari pada November 2008 belum sembuh betul.  Ketika itu bisnis turisme dan perhotelan terpukul habis.

Dua Sisi Mata Uang

Thailand bak dua sisi mata uang. Satu sisi kondang sebagai daerah tujuan wisata yang dibanjiri jutaan turis mancanegara setiap tahunnya.  Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Koh Samui, Phuket, Phang Nga dan Krabi adalah surga bagi turis-turis asing.  Didukung pula oleh keramahan penduduknya yang terlatih mengucapkan sawasdee (halo) sambil mengatupkan kedua belah tangan pada posisi kepala dan badan sedikit merunduk (wai). Tak heran, negeri ini menyebut dirinya sebagai land of smile.

Di sisi lain, negeri gajah putih ini . tak putus dirundung konflik.  Konflik sosial politik terus terjadi sejak Thailand berubah menjadi Monarkhi Konstitusional pada tahun 1932.  Era 1932 hingga 1973 adalah masa-masa pemerintahan militer yang jauh dari demokratis.  Pada tahun 1973 terjadi perlawanan kelas menengah sipil, dimotori oleh mahasiswa, terhadap junta militer.  Pemerintahan militer-pun terpaksa lengser atas restu raja.  Pada tahun 1976 dan 1992 Thailand kembali bersimbah darah.  Kudeta demi kudeta, perlawanan sipil  dan transisi kepemimpinan terus terjadi.  Sampai tahun 2006. Saat mana mantan PM Thaksin dikudeta oleh militer saat tengah berada di New York .  Dimana ekses konfliknya terus mengimbas sampai hari ini.

Di sisi lain, Raja Thailand sejak tahun 1946 hingga kini adalah tetap, Raja Bhumibol Adulyadej, raja terlama yang memerintah di dunia sekaligus raja terkaya sedunia pula (versi majalah Forbes 2009).  Lebih dari itu,. bagi rakyat Thailand , ia adalah simbol keagungan, kesucian, dan keluhuran, Tak satupun warga berani mengusiknya.

Berbeda halnya dengan Perdana Menteri.  Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Dan jabatan ini adalah betul-betul kursi panas (hot seat).  Tak ada yang sanggup bertahan di posisi tersebut dalam waktu lama, kecuali Field Marshall Phibun Songkhram yang memerintah selama 14 tahun (tidak berturut-turut) dan Jenderal Prem Tinsulanonda selama 8 tahun (pada tahun 1980-an).  Dari tahun ke tahun pergantian kepemimpinan nasional dan pemerintahan Thailand sangat sering terjadi.  Dengan jalan damai maupun kudeta. Dengan darah maupun tidak. Secara konstitusional maupun tidak  Sampai tahun 2010 ini,  dari 27 PM Thailand yang pernah memerintah, sembilan PM Thailand lengser  karena dikudeta, sebelas lengser karena mengundurkan diri, dan dua lengser karena putusan Mahkamah Konstitusi.  Konstitusi (UDD) Thailand sampai kini telah berganti sebanyak 17 kali (bandingkan dengan Indonesia yang baru mengalami empat amandemen).  Maka, bisa dikatakan, bahwa sisi mata uang yang lain dari negeri Siam ini adalah : negeri yang politik dalam negerinya paling tidak stabil di dunia.

Ketika di Indonesia masa pemerintahan pertama SBY mulus berlangsung selama lima tahun (2004 – 2009), maka di Thailand saja pada tahun 2008 saja ada empat Perdana Menteri bergantian memimpin,  Uniknya hanya satu yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Selebihnya adalah dengan pelibatan putusan Mahkamah Konstitusi.. Mulai dari PM Jenderal Surayud Chulanont yang memerintah setelah kudeta tak berdarah terhadap mantan PM Thaksin Sinawatra tahun 2006, dilanjutkan oleh PM Samak Sundaravej dari partai pendukung mantan PM Thaksin, yang terpilih pada Desember 2007 setelah pemerintahan militer Jenderal Surayud menyelenggarakan pemilu.

Namun, tak lama memerintah, pada bulan September 2008 PM Samak dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi atas tuduhan menerima penghasilan lain selain dari jabatan PM (jadi host acara kuliner di TV). Setelah itu Somchai Wongsawat dari Partai yang sama dengan Samak (sama-sama pendukung mantan PM Thaksin) berkuasa. Namun usia pemerintahan Somchai hanya kurang dari tiga bulan. Ia yang adalah juga adik ipar mantan PM Thaksin lagi-lagi dilengserkan Mahkamah Konstitusi atas tuduhan partainya melakukan kecurangan ketika pemilu.

Setelah itu, naiklah PM Abhisit Vejjajiva, tokoh muda pemimpin partai oposisi, Partai Demokrat, yang dengan dukungan koalisi menjabat PM tanpa melalui pemilu pada pertengahan  Desember 2008. Namun saat inipun pemerintahan sang PM lulusan Oxford University yang dipuja kaum hawa karena ketampanannya ini-pun sedang goyah.  Pasalnya, sejak awal pemerintahannya hingga kini,perlawanan dari kelompok pendukung mantan PM Thaksin yang kondang dengan sebutan kelompok merah (seh daeng) terus berlangsung. Awalnya berlangsung damai, namun kini berlangsung dengan kekerasan dan telah menelan banyak korban jiwa.  Sulit bagi Thailand menyandang predikat Land of Smile lagi.

Mengurai Benang Kusut

Krisis di Thailand  2010 ini terjadi karena banyak faktor.  Pertama, karena pemerintahan yang kini berkuasa minim legitimasi politik-nya (terpilih tidak melalui mekanisme pemilu dan tak bisa membentuk pemerintahan sendiri tanpa dukungan koalisi). Kedua, perlawanan dari kelompok merah (bernama UDD alias United Front for Democracy Against Dictatorship) pendukung mantan PM Thaksin yang ‘membalas dendam’ terhadap tiga kali pelengseran PM dari kubu Thaksin (Thaksin Sinawatra-Samak Sundaravej-Somchai Wongsawat).  Hebatnya, perlawanan kelompok merah ini ternyata tetap bergelora kendati sang mantan PM kini berada entah dimana.

Ketiga, sentimen-sentimen laten yang sudah menahun di Thailand . Sentimen antara kaya dan miskin, kelas menengah dan bawah, kelas pengusaha dan pekerja kasar, buruh tani dan majikan, penduduk Utara – Timur Laut dan penduduk Tengah dan Selatan. Semua sentimen tersebut akhirnya terwakili dalam dua warna.  Kelompok merah dan kuning. Merah untuk mereka yang pro Thaksin, kebanyakan berasal dari kelas petani dan pekerja di level bawah, berasal dari bagian Utara ataupun Timur Laut Thailand.  Kelompok kuning, sebaliknya, adalah kebanyakan berasal dari kelas menengah, menunjukkan loyalitas terang-terangan pada Raja dan keluarga kerajaan, berasal dari daerah di Tengah, Bangkok, hingga Selatan Thailand. Berasal dari kelompok pengusaha, pegawai, maupun pekerja mapan.  Belakangan lahir  pula kelompok pink, yaitu kelompok yang tidak memihak pihak merah maupun kuning namun mengaku terganggu dengan aksi-aksi kedua kelompok tersebut.

Keempat, adalah tendensi ketidakpatuhan tentara dan polisi pada pemerintah berkuasa.  Baik di kelompok merah ataupun  kuning selalu ada pensiunan militer atau polisi yang mendukung gerakan tersebut.  Belum lagi tentara atau polisi aktif yang mendukung diam-diam salah satu kelompok tersebut. Alias tidak netral.  Tentara jenis ini sering disebut sebagai tentara semangka. Alias mereka yang uniform luarnya hijau, namun sesungguhnya didalamnya merah atau kuning.  Lancarnya pendudukan bandara Suvarnabhumi selama delapan hari oleh massa kuning pada November 2008 dan pembubaran ASEAN Summit oleh massa merah di Pattaya pada April 2009 membuktikan bahwa tentara dan polisi tak cukup loyal pada pemerintah berkuasa.  Apalagi, militer di Thailand punya tradisi intervensi politik dan senang berkuasa. Selama ini telah hadir 15 Perdana Menteri dari unsur militer yang hampir semuanya menjabat  tidak melalui mekanisme konstitusional

Dan krisis ini tak jelas dimana akhirnya. Ibarat jalan tak berujung.  Katakanlah akhirnya pemerintah menyelenggarakan pemilu dan salah satu pihak menang. Maka pihak yang kalah bukan tak mungkin akan kembali melengserkan pihak yang menang.  Dengan semua jalan dan cara yang mungkin. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Dendam demi dendam kesumat antar kelompok politik terus diumbarkan. Dampaknya rakyat terus jadi korban dan Thailand kian sekarat.

Satu-satunya pihak yang dipercaya banyak pihak dan memiliki peluang besar untuk mengurai benang kusut dan menyelesaikan krisis saat ini adalah Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Pasalnya, secara konstitusi, kendati raja adalah Kepala Negara, namun raja tak berwenang  mencampuri pemerintahan. Raja bukanlah kepala pemerintahan.

Walaupun demikian, pada prakteknya memang raja pernah mengintervensi pemerintahan pada saat bentrokan berdarah 14 Oktober 1973.  Raja juga pernah mengintervensi pemerintahan pada tahun 1992.  Pada tahun tersebut, dalam bentrokan berdarah antara tentara pimpinan PM Suchinda Krapyoon dengan massa penentang pimpinan mantan Gubernur Bangkok Chamlong Srimuang, Raja memerintahkan keduanya untuk berunding dan menyelesaikan masalah secara damai. Akhirnya, PM Suchinda lengser dan Raja Bhumibol mengangkat mantan PM Anand Panyarachun menjadi PM sementara. hingga pemilu berikutnya.  Juga, ketika terjadi kudeta militer terhadap mantan PM Thaksin tahun 2006,  Raja memberikan persetujuan terhadap perdana menteri sementara yang diajukan pihak militer.  Secara konstitusi, setiap Perdana Menteri terpilih di parlemen memang memerlukan persetujuan dari Raja.

Kini rakyat Thailand-pun menantikan peran raja. Di sisi lain, raja Thailand kini semakin tua dan sudah sering sakit-sakitan. Calon penggantinya belum lagi jelas dan yang jelas tidak sekharismatis suami Ratu Sirikit ini.

Di sisi lain badan Internasional seperti PBB dan ASEAN belum banyak bisa diharapkan. Khususnya ASEAN, yang memiliki kebijakan non intervensi pada permasalahan dalam negeri anggotanya.  Hal ini telah ditunjukkan pada konflik Myanmar ( Burma ).  Dimana pemerintahan junta militer yang penuh darah dan kekerasan, sarat dengan ketidakadilan dan jauh dari nilai-nilai demokratis, tak kunjung dapat ditindak tegas oleh ASEAN.  Pun oleh PBB,  gigi PBB seolah tumpul ketika menghadapi garangnya junta militer Myanmar .

Maka bagaimanakah akhir krisis Thailand dan siapakah yang dapat mengurai benang kusut ini? Mari sama-sama kita nantikan. Semoga tak terlalu lama. Karena ribuan WNI di Bangkok dan jutaan rakyat Thailand semakin hari semakin menderita akibat krisis ini.  Tak dapat menanti lebih lama lagi.

----------

*). Heru Susetyo , Mahasiswa Program Doktor Human Rights and Peace Studies, Mahidol University , Bangkok – Thailand